DAMPAK SISTEM REMUNERASI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL
Abstract
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Abdullah. (2015). Dampak Remunerasi terhadap Kinerja Aparatur Unit Kepatuhan Internal melalui Motivasi Kerja. Semarang: Universitas Diponegoro.
Bungin, B. (2011). Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya (2 ed.). Jakarta: Prenada Media Group.
Ghozali, I. (2017). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program: IBM SPSS 23 (VIII ed.). Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Global Entrepreneuship Monitor. (2016). GEM 2015 / 2016 Global Report. London Business School. UK: Global Entrepreneuship Research Association.
Gustika, R. (2013). Pengaruh Pemberian Remunerasi terhadap Kinerja Anggota Polri Polres Pasaman (Studi Kasus Anggota Polri yang Berpangkat BRIPDA S/D BRIPKA). e-Jurnal Apresiasi Ekonomi. 1(1), 22-31.
Hartono, R. (2017, November 27). Serapan APBD Kabupaten Karanganyar Masih Rendah. (B. Wicaksono, Ed.) Retrieved 2020, from Radar Karanganyar: https://radarsolo.jawapos.com/read/2017/11/22/28764/serapan-apbd-kabupaten-karanganyar-masih-rendah
LAKIP Kabupaten Karanganyar. (2018). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Karanganyar Tahun 2018. Bagian Organisasi Setda. Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
Listiani, N., & Soesilowati, E. S. (2013). Komparasi Sistem Remunerasi pada Instansi Pemerintah dan BUMD. Jakarta: LIPI Press.
Nengsy, H., Sari, R. N., & Agusti, R. (2013). Pengaruh Partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan Job Relevant Information, Kepuasan Kerja dan Motivasi sebagai Variabel Intervening. Jurnal Akuntansi, 2(1), 1-17.
Salle, A. (2016). Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Daerah, 1(1), 1-19.
Sangadji, N., & Pribadi, U. (2015). Implementasi Program Remunerasi Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Dan Peningkatan Kinerja Aparatur Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik, 2(1), 159-177.
Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Bina Praja, 7(2), 111-130.
Suprianto, E. (2012). Pengaruh Penetapan Sasaran dan Sistem Remunerasi Terhadap Kinerja Pegawai Organisasi Sektor Publik (Studi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jawa Timur). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 1(2).
Undang-Undang RI. (2004). Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta.
Undang-Undang RI. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
Widianto, T., & Haryanto, A. T. (2018). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Sistem Remunerasi Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Tujuan Anggaran Dan Motivasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar). Buletin Ekonomi, 16(1), 109-120.
Widyaningrum, B. (2008). Strategi implementasi sistem remunerasi pegawai negeri sipil pada sekretariat jenderal Departemen Hukum dan Ham RI. Jakarta: Universitas Indonesia.
Ying, L.-J., & Ya, J. W. (2010). The Remuneration of Management Studies Based on Marginal Utility Theory. IEEE International Conference on Advanced Management Science (ICAMS 2010) (pp. 587-590). Chengdu, China: IEEE.
DOI: https://doi.org/10.31846/jae.v9i1.356
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
e-Jurnal Apresiasi Ekonnomi Indexed by:
     Â